Dugaan Penyelewengan Kades Taipa Dilaporkan ke DPRD Konut

49
Dugaan Penyelewengan Kades Taipa Dilaporkan ke DPRD Konut
Ketua Komisi A, Rasmin Kamil bersama anggota, Nuhun Hamid, Lagoha dan Sekeretaris Komisi B, Saprin saat membahas surat pengaduan masyarakat Desa Taipa Kecamatan Lembo Konut yang diantar langsung oleh Ketua BPD Desa Taipa, Abubakar, Rabu (30/9/2015). Fatri/ZONASULTRA.COM
Ketua Komisi A, Rasmin Kamil bersama anggota, Nuhun Hamid, Lagoha dan Sekeretaris Komisi B, Saprin saat membahas surat pengaduan masyarakat Desa Taipa Kecamatan Lembo Konut yang diantar langsung oleh Ketua BPD Desa Taipa, Abubakar, Rabu (30/9/2015). Fatri/ZONASULTRA.COM

 

ZONASULTRA.COM, WANGGUDU– Dugaan penyelewengan anggaran dana desa (ADD) yang dilakukan kepala Desa Taipa Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Burhan, akhirnya dilaporkan ke DPRD setempat, Rabu (30/9/2015) siang.

Laporan tersebut diantar langsung Ketua BPD, Abubakar bersama dengan Ketua Karang Taruna Desa Taipa, Ahmad Ikbal Supu.

“Surat laporan kita sudah ajukan ke Sekretariat DPRD Konut dengan Nomor : 001/BPD/II/2015 tentang laporan dugaan penyelewengan alokasi dana desa (ADD) oleh Kades kami (Taipa),” kata Abubakar.

Mantan kepala desa Taipa itu mengatakan dengan adanya surat pengaduan tersebut pihaknya berharap agar wakil rakyat dapat mengambil sikap untuk turun langsung di Desa Taipa melihat keadaan yang sebenarnya.

Ketua Komisi A Rasmin Kamil yang membidangi pemerintahan membenarkan hal tersebut. Pihaknya berjanji akan segera menindaklanjuti keluhan tersebut.

“Sudah masuk laporannya, hari Selasa depan (6/10/2015) saya bersama anggota komisi A akan turun ke Desa Taipa untuk mengkroscek kebenaran laporan tersebut,” kata Rasmin Kamil.

Anggota Komisi A, Nuhun Hamid menyesalkan permasalahan itu terjadi. Padahal semestinya kepala desa dan BPD membangun komunikasi dengan baik.

“BPD ini mitra kerja dengan pemerintah, namun kita tidak bisa menerima secara sepihak laporan itu, jadi kita akan kroschek nanti. Sehingga harus ada keterpaduan laopran yang masuk dengan di lapangan,” kata Nuhun Hamid.

Pihaknya mengharapkan sebagai kepala desa untuk tidak terlalu bersikap arogan. Apalagi keberadaan BPD harus disadari sebagai lembaga kontrol di desa.

 

Penulis : Fatri
Editor : Rustam

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini