ZONASULTRA.COM, KENDARI – Jalan trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Sulawesi Tengah (Sulteng), tepatnya di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sultra rusak parah dan sangat memprihatinkan. Bahkan banyak kendaraan roda dua dan empat mengalami kecelakaan di jalan tersebut, akibat kondisi jalan yang berlubang, licin, berlumpur, serta dipenuhi kubangan lumpur kala hujan mengguyur wilayah itu.
Menanggapi hal itu, anggota DPR RI Ridwan Bae menyoroti pihak kontraktor. Menurutnya pihak kontraktor kurang pendalaman terhadap kondisi tanah di wilayah itu, sehingga perencanaannya tidak terlalu akurat.
Hal ini terlihat dari upaya pihak kontraktor yang sudah membuat talud atau dinding penahan tanah, tetapi ketika hujan turun tanah di wilayah itu tetap masih longsor juga.
“Ini tentu kita akan bicarakan dengan balai, bagaimana cara percepatannya. Konon kabarnya usaha kontraktor sudah cukup luar biasa. Nah yang menjadi masalah adalah kontraktor kurang tepat perencanaannya terhadap kondisi lahan disana,” tutur Ridwan saat ditemui di Kendari, Senin (29/5/2017) malam.
Baca Juga : Kembali Diguyur Hujan, Jalan Penghubung 3 Kabupaten di Morosi Rusak Parah
Olehnya itu, dalam waktu dekat Ridwan akan memanggil Balai Jalan Nasional (BJN) yang bertanggung jawab atas pekerjaan jalan tersebut untuk mengagendakan turun lapangan agar melihat sejauh mana progres yang telah dilakukan.
“Saya ingin mengatakan bahwa kontraktor sudah bekerja, balai sudah berjalan dengan serius. Tetapi saya mengatakan perencanaannya mesti didalami sejauh mana keakurasian perencanaan itu. Masa jalan sementara dikerja, sudah di talud longsor lagi di situ. Jadi berartikan mereka punya perencanaan pendalaman terhadap kondisi lahan yang ada disitu mereka tidak terlalu kuasai,” jelasnya.
Ia menambahkan, terkait pekerjaan jalan tersebut, DPR hanya mengingatkan, persoalan pekerjaan itu mau dilanjutkan atau tidak itu urusan eksekutif sendiri. Yang jelas DPR hanya melihat sejauh mana pelaksanaan itu dapat dinikmati oleh masyarakat atau sejauh mana pelaksanaan itu dapat merugikan masyarakat. Sebab itu merupakan peran dari DPR untuk mengingkatkan kepada pemerintah.
Baca Juga : Jalan Penghubung Rusak, Konut Terancam Jadi Daerah Terisolir
Saat ditanya apakah molornya pekerjaan tersebut diakibatkan kurangnya anggaran, Ridwan menjawab tidak bisa karena anggaran tidak cukup maka sembarang dikerjakan.
“Tidak bisa demikian, kalau memang anggaran tidak cukup maka berarti mereka harus melakukan penahapan. Tetapi nanti saya akan berbicara pada saat rapat di DPR, terkait jalan trans Sulawesi yang ada di Kecamatan Morosi. Tapi harapan saya mudah-mudahan pemerintah akan memperhatikan pekerjaan jalan tersebut,” tutupnya. (B)
Reporter : Ramadhan Hafid
Editor : Jumriati
