Hal itu kemudian ditantang Bupati Konawe, Kerry Konggoasa, dan meminta sang gubernur untuk menunjukkan aset yang dimaksud. Sebab dalam peta kawasan proyek mega industri ini tidak ada satupun aset pem
Hal itu kemudian ditantang Bupati Konawe, Kerry Konggoasa, dan meminta sang gubernur untuk menunjukkan aset yang dimaksud. Sebab dalam peta kawasan proyek mega industri ini tidak ada satupun aset pemerintah pusat seperti yang dikatakan Nur Alam tersebut.
Kalau memang ada aset pemerintah pusat yang masuk dalam kawasan mega industri itu, maka tidak mungkin wilayah kita ini ditetapkan sebagai salah satu kawasan proyek mega industri, tegas Kerry saat ditemui, Selasa (24/3/2015).
Kata Kerry, gubernur selaku pemerintah provinsi (pemprov) seharusnya berterima kasih atas upayanya yang telah berhasil meyakinkan pemerintah pusat tentang potensi yang bisa dikembangkan di Sultra. Pasalnya manfaatnya nanti bukan hanya dinikmati pemerintah Daerah (Pemda) Konawe tapi juga Pemprov Sultra.
Kalau seandainya kawasan mega industri itu tidak ada, tidak ada yang pernah tahu bahwa di wilayah itu ada perkampungan. Jadi jangan asal bilanglah,” cetusnya.
Kerry mengisahkan bagaimana sulitnya meyakinkan pemerintah pusat agar mau memberikan bantuan ke wilayah mega industri tersebut, sementara Pemprov Sultra hanya duduk santai dan menunggu hasil.
Sekarang giliran tersealisasi malahan mereka (pemprov-red) ingin supaya semua bantuan harus provinsi yang kendalikan, sementara mereka hanya duduk saja, ungkapnya.
Mengenai izin dan pembebasan lahan kawasan industri itupun, menurutnya sudah tidak ada masalah dan saat ini sudah ada 21 perusahaan asing yang sudah siap menanamkan sahamnya. Iapun berharap agar pemprov dapat memberikan kemudahan dalam mempercepat proses pembangunan di kawasan tersebut. (**Restu)
