ZONASULTRA.COM, KOLAKA – Panitia khusus (Pansus) DPRD Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), yang dibentuk sejak 3 bulan lalu untuk menginvestigasi dugaan penyimpangan yang dilakukan PT Damai Jaya Lestari belum membuahkan hasil.
Sorotanpun datang dari anggota DPRD Kolaka sendiri, Ajib Majib. Anggota komisi III ini meminta pansus tersebut segera dibubarkan.
Ajib menilai, sejak dibentuknya pansus itu, baru satu kali menggelar pertemuan dengan instansi pemerintah daerah (Pemda) terkait. Namun setelah pertemuan itu, pansus tersebut praktis jalan di tempat. Padahal, mereka sudah difasilitasi kendaraan oleh Pemda Kolaka.
“Pansus itu tidak ada gunanya. Padahal saya sendiri yang lobikan mereka bantuan fasilitas kendaraan ke pemda. Saya kecewa, mereka tidak bekerja. Makanya saya minta dibubarkan saja,” jelas Ajib di ruang komisi III DPRD Kolaka, Senin (16/11/2015).
Di tempat yang sama, anggota pansus PT DJL Hasbi Mustafa mengatakan, dari 13 anggota pansus itu tak ada satupun yang bisa menjalankan tugasnya, karena pimpinan mereka tidak pernah memberikan arahan terkait dengan tugasnya masing-masing.
“Kita ini tidak pernah diundang rapat. Bagaimana mau ada progresnya. Padahal saudara Rusman selaku ketua pansus bisa mendelegasikan sebagian tugasnya kepada anggota pansus, supaya tidak ada kesan kalau kita ini tidak menjalan tugas,” jelas Hasbi.
Untuk diketahui, pansus PT DJL dibentuk atas inisiatif komisi III DPRD Kolaka. Tujuannya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di perusahaan perkebunan sawit milik DL Sitorus ini, di kecamatan Tanggetada, Kolaka.
Dalam rapat dengar pendapat antara masyarakat Kecamatan Tanggetada dengan DPRD Kolaka beberapa waktu lalu, terungkap banyak masalah yang ditimbulkan oleh PT DJL selama berada di Kolaka. Diantaranya adalah bagi hasil panen sawit antar masyarakat dengan perusahaan, kemudian tumpang tindih lahan serta batas-batas areal perkebunan sawit tersebut yang tidak jelas.
