ZONASULTRA.COM, KENDARI – Lima pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tidak hadir dalam rapat pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bersama DPRD Sultra di gedung DPRD, Senin (3/10/2016).
Data lima pimpinan SKPD yang tidak mengikuti rapat lanjutan itu diketahui setelah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra Natsir Andi Baso membacakan absen dari 42 SKPD lingkup Sultra.
Lima SKPD itu terdiri dari 3 SKPD tanpa perwakilan yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Sedangkan 2 SKPD lain memiliki yang perwakilan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol- PP) dan Dinas Sosial.
Pada rapat Jumat (30/9/2016) lalu, Wakil Gubernur Sultra Saleh Lasata telah mengultimatum para pimpinan SKPD jangan coba-coba untuk tidak hadir dalam pembahasan APBD-P 2016 apalagi diwakilkan oleh bawahannya atau orang lain. Pasalanya pembahasan APBD-P ini sangat penting.
(Artikel Terkait : Wagub Ultimatum Pimpinan SKPD Sultra Hadir Dalam Pembahasan APBD-P)
“Supaya cepat pembahasannya dan bisa tuntas saya mengharapkan para pimpinan SKPD agar hadir sendiri dan tidak boleh diwakilkan,” katanya saat selesai membacakan jawaban Gubernur Sultra terkait Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2016.
Mantan bupati Muna ini berharap agar seluruh pimpinan SKPD Sultra dapat hadir dalam rapat pembahasan tersebut. Jika ada pimpinan SKPD yang tidak hadir maka ia akan memberikan teguran .
“Boleh pimpinan SKPD tidak hadir dalam rapat pembahasan APBD-P. Misalnya ada pimpinan SKPD yang dipanggil oleh Menteri dan tidak boleh diwakilkan. Nah itu tidak apa-apa,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari pimpinan 5 pihak SKPD tersebut terkait alasan absen dalam rapat hari ini. (A)
Reporter: Ilham Surahmin
Editor: Jumriati
