ZONASULTRA.COM, KENDARI – Memasuki usia kepemimpinannya 9 tahun, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam menilai salah satu permasalahan pemerintah yang harus diselesaikan dan terpenting adalah terkait pengelolaan keuangan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup provinsi Sultra.
Nur Alam mengatakan, saat melakukan pertemuan dengan memanggil kurang lebih 100 bendahara masing-masing SKPD, hanya 10 persen dari mereka yang memiliki dasar pendidikan akuntansi.
“Ada yang lulusan sarjana kesehatan bahkan sarjana agama, ini kan lucu, mungkin permasalah kecil tentang debet dan kredit mereka tahu, tapi lebih dalam lagi terkait akuntan pasti tidak tahu,” ungkap Nur Alam usai melantik Kepala Inspektorat yang baru, Senin (30/1/2017) di Ruangan Pola, Kantor Gubernur Sultra.
Mantan Ketua DPW PAN Sultra tiga periode itu menjelaskan, jika dipertahankan akan berdampak pada pengelolaan keuangan daerah kedepan. Meskipun raihan WTP dalam kurun beberapa tahun tekahir ini selalu disandang Pemprov Sultra.
Selain itu juga, Nur Alam menilai sudah banyak pejabat bahkan pemimpin daerah saat ini tengah berhadapan dengan hukum akibat permasalahan laporan keuangan yang salah, sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan.
Bahkan, akibat paraf atau tanda tangan pun seseorang dapat berhadapan dengan hukum.
“Oleh karena itu, bidang akuntan sangat penting dan harus ditempatkan di posisi yang tepat,” terangnya.
Kemudian, memasuki era keterbukaan saat ini, semakin mendesak pemerintah untuk menetapkan posisi aparat sesuai dengan keahliannya masing-masing, bukan sekedar menunjuk. Olehnya itu, Kepala Daerah harus mempunyai ilmu pemerintahan dan organisasi yang baik bukan hanya sekedar berkuasa. (A)
Reporter : Ilham Surahmin
Editor : Kiki
