Hal itu diungkapkan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Konsorsium Aktifis Konawe saat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Konawe, Kamis (5/3/2015). Puluhan ma
Hal itu diungkapkan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Konsorsium Aktifis Konawe saat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Konawe, Kamis (5/3/2015). Puluhan massa dari gabungan lima LSM yang melakukan demonstran mempertanyakan hal tersebut.
Menurut Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LiRa) Konawe Rolansyah, hak suara untuk DPD I Konawe hanya terhitung satu suara. Itu artinya, hanya Ketua PAN Konawe Kerry Syaiful Konggoasa yang berhak memberikan hak pilihnya. Dengan demikian, mereka menilai tidak wajar jika rombongan PAN Konawe sangat besar, dimana banyak di antaranya berstatus PNS.
Kenapa harus membawa hingga 100 orang sementara Konawe hanya memiliki satu hak suara. Terus yang lain ini tujuan keberangkatan mereka itu untuk apa,” tegas Rolansyah yang juga koordinator aksi.
Selain mengikutsertakan PNS, mereka juga mempertanyakan anggaran perjalanan yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Dengan kapasitas Kerry sebagai bupati, bisa saja anggaran yang digunakan dalam perjalanan tersebut bersumber dari APBD.
Dikonfirmasi terpisah, fungsionaris PAN yang kini menjadi Ketua DPRD Konawe Gusli Topan Sabara menyatakan, PAN Konawe tidak mengikutsertakan PNS dalam kongres PAN di Bali. Mereka yang berangkat semuanya kader PAN Konawe dan hanya berjumlah 25 orang saja.
“Anggaran yang kita gunakan pun bukan dari APBD, melainkan dana fraksi dan dana partai. Jumlah yang ikut hanya 25 orang saja. Mereka bukan PNS, melainkan kader-kader kami yang ada di beberapa kecamatan, tegas Gusli.(*/Restu)
