ZONASULTRA.COM, KENDARI– Pemekaran Provinsi Kepulauan Buton (Kepton) saat ini masih menjadi pertimbangan dan pembahasan antara DPR RI dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan pemekaran Kepton masih dalam tahap pengusulan. Sebelum ke Kendari, pada Jumat sore (9/10/2015), Tjahjo sempat membahasnya dengan DPR RI namun belum mendetail.
“Tadi sore sudah kita bahas pemekaran Buton itu dengan DPR. Untuk pembahasan lebih mendetail mungkin awal tahun depan,” kata Tjahjo di Kendari, Jumat Malam (9/10/2015).
Untuk bisa mekar maka Kepton akan dipetakan dulu menganai batas wilayahnya, penduduknya, dan persyaratan-persyaratan pokoknya. Berdasarkan pemetaan itu, kata Tjahjo, jika menjadi skala prioritas maka dimungkinkan Buton jadi provinsi Baru.
Selain itu yang paling penting adalah kalau menjadi otonomi baru maka harus dapat mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahtraan rakyat. Hal itu akan dikaji lebih mendalam agar provinsi baru tidak hanya sekedar mekar.
“Buat apa Buton memisahkan diri dengan Sultra kalau tidak memeprecepat proses kesejahtraan,” ujar Tjahjo.
Tjahjo mengungkapkan, saat ini ada 87 usulan pemekaran daerah (kabupaten/kota/provinsi) yang sedang dibahas oleh DPR RI. Selain itu ditambah usulan baru 199 daerah.
“Itu termasuk provinsi yang akan mekar yakni Provinsi Cirebon, Provinsi Sumbawa, Provinsi Bolmong pecahan Sulawesi Utara, dan lainnya,” kata Tjahjo.
