ZONASULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Kota Kendari mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar di dalam APBD 2018 untuk BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin di daerah itu. DPRD Kendari berharap hal ini bisa meringankan beban masyarakat miskin.
Anggota Fraksi Golkar La Ode Azhar mengatakan sangat mengapresiasi perhatian dari Pemerintah Kota Kendari. Program ini juga merupakan salah satu usulan yang diajukan Fraksi Golkar DPRD Kota Kendari dalam pandangan fraksinya.
Azhar berharap alokasi anggaran Rp3 miliar ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat miskin. Sebab masih banyak masyarakat miskin di Kota Kendari yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan akibat terkendala kemampuan finansial.
“Kami dari DPRD Kota Kendari berharap seluruh lurah yang ada di Kota Kendari segera melakukan pendataan terhadap warga miskin di wilayahnya yang belum memiliki kartu BPJS,” kata Azhar, Jumat (1/12/2017).
Menurut Azhar, saat ini masih ada sekitar 6.000 warga miskin di Kota Kendari yang belum mendapatkan BPJS Kesehatan. Dengan alokasi anggaran yang ada saat ini, Azhar optimis seluruh warga miskin tersebut bisa terlayani.
Diakuinya, salah satu yang menjadi penghambat pengurusan kartu BPJS bagi masyarakat miskin adalah akibat adanya tunggakan pembayaran iuran BPJS oleh warga miskin. Untuk hal ini, Dinas Kesehatan Kota Kendari bisa melakukan komunikasi dengan pihak BPJS untuk dilakukan pemutihan atas tunggakan tersebut.
“Untuk persoalan tunggakan ini tentunya kami sangat berharap ada kebijakan dari BPJS. Jal tersebut bisa memudahkan kita untuk memberikan bantuan kartu BPJS Kesehatan pada masyarakat miskin di Kota Kendari,” tuturnya. (B)
Reporter : M Rasman Saputra
Editor : Jumriati
