Pengelolaan Keuangan Buruk, Mantan Kadis Pendidikan Konawe Didemo

54
Pengelolaan Keuangan Buruk, Kadis Pendidikan Konawe Didemo
DEMO - Aliansi Suara Rakyat menyebut jika Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), era Ridwan Lamaroa yang menjabat sebagai Kepala Dinas (Kadis) banyak melahirkan kemiskinan dunia pendidikan, hal itu disebabkan dengan banyaknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sultra terkait buruknya pengelolaan anggaran, Kamis (17/11/2106). (Restu Tebara/ZONASULTRA.COM)
Pengelolaan Keuangan Buruk, Kadis Pendidikan Konawe  Didemo
DEMO – Aliansi Suara Rakyat menyebut jika Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), era Ridwan Lamaroa yang menjabat sebagai Kepala Dinas (Kadis) banyak melahirkan kemiskinan dunia pendidikan, hal itu disebabkan dengan banyaknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sultra terkait buruknya pengelolaan anggaran, Kamis (17/11/2106). (Restu Tebara/ZONASULTRA.COM)

 

ZONASULTRA.COM, UNAAHA – Aliansi Suara Rakyat menyebut jika Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), era Ridwan Lamaroa yang menjabat sebagai Kepala Dinas (Kadis) banyak melahirkan kemiskinan dunia pendidikan, hal itu disebabkan dengan banyaknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sultra terkait buruknya pengelolaan anggaran.

Ilahm Saputra yang bertindak sebagai Koordinator lapangan  dalam aksi demonstrasi di Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe, membeberkan sejumlah temuan BPK mulai 2013 hingga temuan BPK semester   I   2016.

Seperti anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digunakan untuk membiayayi pelatihan kompetensi kepala sekolah, yang bertolak belakang dengan Petujuk Teknis (Juknis) penggunaan DAK.

“Dari hasil ivestigasi kami menunjukkan bahwa program ini tidak ada atau fiktif  ini dikuatkan dengan adanya peryataan salah satu kepala sekolah kepada kami bahwa mereka tidak pernah mengikuti pelatihan apapun,” teriak Ilham, Kamis (17/11/2106).

Selain itu, lanjut Ilham, temuan BPK sebesar Rp, 2 miliar dari anggaran UP tahun 2015 yang sudah di akui oleh bendahara pengeluaran, Diknas Konawe akan dikembalikan, juga tidak jelas bentuk pengembaliannya dan masih menjadi temuan BPK.

Kata dia, Hasil Audit BPK Sultra terdapat dengan jumlah Rp, 5,9 miliar dari tiga program yang ada pada dinas yang membawahi dunia pendidikan di daerah penghasil beras terbesar di Konawe itu. Jumlah tersebut belum termasuk dengan sisa anggaran tunjangan profesi guru yang dialihkan ke program lain, bahkan tidak jelas peruntukannya dengan jumlah sebesar Rp, 34,9 miliar.

“Kami minta kepada lembaga hukum untuk segerah memproses masaalah ini tanpa pandang bulu, sebab dalam rilis BPK Sultra secara terang-terangan sudah menyebut oknum yang bertanggungjawab atas dugaan tidak pidana korupsi ini,” imbuhnya.

Usai mengelar aksi demonstrasi, beberapa perwakilan massa juga langsung memasukan laporan resmi ke pihak Kejaksaan untuk tindaklanjuti. Sekedar informasi, mantan Kadis Pendidikan nasional Konawe, Ridwan Lamaroa saat ini menjabat sebagai Sekertaris Daerah (Sekda) Konawe. Hingga berita ini diterbitkan Sekda Konawe, Ridwan Lamaroa belum memberikan komentarnya. (B)

 

Reporter Restu Tebara
Editor : Tahir Ose

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini