Tiga Pjs bupati yang dituding berkeinginan memperpanjang kekuasaan mereka masing-masing Buton Selatan, Buton Tengah, dan Muna Barat. Ketiga Pjs bupati di tiga daerah otonomi baru (DOB) tersebut menol
Tiga Pjs bupati yang dituding berkeinginan memperpanjang kekuasaan mereka masing-masing Buton Selatan, Buton Tengah, dan Muna Barat. Ketiga Pjs bupati di tiga daerah otonomi baru (DOB) tersebut menolak menggelar pilkada yang akan dilaksanakan pada Desember mendatang. Mereka ingin pilkada diundur hingga tahun 2017.
Para mahasiswa menuding tiga Pjs bupati tersebut berupaya menggiring opini publik untuk menunda pilkada dengan alasan pembangunan infrasturuktur yang lebuih mendesak ketimbang pelaksanaan pilkada. Pihak KMP-PD menilai aspirasi masyarakat saat ini adalah agar pilkada dilaksanakan secepatnya.
Menurut Koordinator KMP-PD Uret, alasan Pjs bupati yang menyatakan bahwa pilkada paling cepat digelar dua tahun tidak berlaku lagi menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.
Kami meminta agar DPRD Sultra mengeluarkan surat rekomendasi kepada mendagri bahwa pelaksanaan pilkada di tiga DOB itu tidak bisa ditunda lagi. Kami di sini mewakili aspirasi masyarakat dari tiga DOB itu bahwa keinginan Pjs bupati tidak sesuai dengan harapan kami, kata Uret.
Wakil Ketua DPRD Sultra Nursalam Lada bersama sejumlah anggota Komisi I DPRD Sultra mengatakan akan menindaklanjuti hal tersebut dan berencana menemui mendagri membahas pelaksanaan pilkada di tiga DOB tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi I Taufan Alam menegaskan, tiga daerah itu belum dihapus dari 272 daerah yang akan menggelar Pilkada 2015. DPRD menyatakan akan mendukung aspirasi KMP-PD.(*/Taslim)
