Tampilan Desktop


Unjuk Rasa Pendukung Dua Paslon Bupati Tuntut Netralitas PNS dan Polri
429 Dibaca

 

PSU Muna - Dua aksi unjuk rasa terjadi di Raha, ibukota Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (10/3/2016) menuntut netralitas PNS dan Polri. (Marly Pilok/ZONASULTRA.COM)

PSU Muna – Dua aksi unjuk rasa terjadi di Raha, ibukota Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (10/3/2016) menuntut netralitas PNS dan Polri. (Marly Pilok/ZONASULTRA.COM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONASULTRA.COM, RAHA – Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Muna pada tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS), 22 Maret mendatang, dua aksi unjuk rasa terjadi di Raha, ibukota Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara(Sultra), Kamis (10/3/2016).

Aksi unjuk rasa ini dilakukan oleh dua pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna LM. Rusman Emba-Malik Ditu (Rumah Kita) dan LM. Baharuddin-La Pili (Dokter-Pilihanku).

Aspirasi yang dibawa oleh kedua massa aksi ini menuntut netralitas dua institusi. Rumah Kita menuntut netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Dokter Pilihanku menuntut netralitas aparat kepolisian. Kedua aksi unjuk rasa ini, mendapat kawalan ketat aparat keamanan.

Aliansi Masyarakat Cinta Pilkada Damai Kabupaten Muna yang merupakan massa pendukung Dokter Pilihanku, menuntut Kapolres Muna memberikan tindakan tegas kepada oknum polisi yang disinyalir kuat dalam menjalankan tugasnya, disalah satu TPS yang akan menggelar PSU, TPS 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo, tidak netral.

Aksi yang semula mengambil titik di tugu jati kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki membawa spanduk menuju kantor Polres Muna.

Di Polres, perwakilan massa aksi diterima oleh Kapolres Muna, AKBP. Yudith Satriya Hananta. Dalam dialog bersama orang nomor satu di jajaran Bhayangkara Muna itu, mereka membeberkan dasar indikasi keberpihakan oknum polisi terlihat dari pembatasan ruang gerak tim Dokter Pilihanku.

“Tim kami untuk masuk Desa Marobo harus digeledah dan diperiksa, sementara tim paslon lain dibiarkan bebas keluar masuk bahkan ada bernyanyi dan miras bersama. Saat kami pertanyakan, mereka mengatakan ini perintah pimpinan,” kata koordinator lapangan, Adi Murad.

AKBP Yudith menegaskan, pengamanan yang dilakukan di Desa Marobo berupa pendirian portal jalan, pemeriksaan dan pengawasan, dilakukan atas permintaan masyarakat Marobo yang sudah terganggu dengan kedatangan sejumlah masyarakat. Adapun pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan bersama.

Menurut Kapolres, semua tim paslon yang masuk ke Marobo mendapat perlakuan yang sama. Siapapun yang akan masuk ke Marobo akan diperiksa dan dilarang menginap sehingga tidak menggangu atau mengintimidasi masyarakat. Apabila ada oknum-oknum yang didapati tidak netral di lapangan, kata Kapolres, silahkan difoto dan bawa saksinya, polisi siap memproses laporan tersebut.

“Pangkat dan jabatan saya menjadi taruhan. Polisi bertindak netral. Tidak ada pilih kasih,” tegas mantan Kepala Detasemen Gegana Brimobda Polda Sultra itu.

Ungkapan Kapolres tersebut, kemudian disambut tepuk tangan oleh massa Dokter Pilihanku. Seusai berdialog, massa aksi kemudian meninggalkan tempat dan menuju tugu jati dan membubarkan diri.

Sementara itu, aksi unjuk rasa dilakukan pula oleh massa Rumah Kita. Mereka mendesak netralitas PNS lingkup Pemkab Muna dalam PSU mendatang.

Menurut mereka, praktek-praktek keberpihakan sejumlah oknum pimpinan SKPD dan para PNS kesalah satu paslon yang terjadi pada Pilkada 9 Desember lalu tidak boleh terulang lagi di PSU ini. Mereka bahkan mengancam, apabila menemukan ada PNS yang bermain politik praktis akan mengambil langkah tegas.

Massa yang mengambil titik awal aksi ditugu jati kemudian bergerak menuju kantor Bupati Muna.

Di kantor Bupati Muna, massa Rumah Kita ingin meminta komitmen dari Pj. Bupati Muna, Mohd. Zayat Kaimoeddin atau Sekda Muna, Nurdin Pamone. Namun keinginan berdialog dengan kedua pejabat ini, tidak terwujud sebab keduanya tidak berada ditempat. Mereka kemudian diterima oleh Asisten I Pemkab Muna, Arman Anwar yang didampingi Kabag Humas, Fajar Fariki.

Menanggapi tuntutan netralitas PNS ini, Arman Anwar mengungkapkan, Pemkab Muna telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh SKPD untuk menyukseskan Pilkada dan PSU ini, dan posisi birokrasi berlaku netral. Arman juga mengingatkan agar masyarakat tidak main hukum sendiri. Semua harus berjalan sesuai aturan hukum yang ada.

“Surat edaran sudah dikeluarkan dan aspirasi ini akan kami lanjutkan kepada pimpinan kami,” ujar Arman.

Selesai berdialog, masa aksi kemudian membubarkan diri dibawah kawalan ketat aparat kepolisian dan Sat Pol PP Pemkab Muna.

 

Penulis: Marly Pilok

Editor: Rustam

Tagged with:
Redaksi ZonaSultra

View all contributions by Redaksi ZonaSultra

Similar articles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Promosi & iklan

0821 1188 2277 redaksizonasultra@gmail.com Marketing: marketingzonasultra@gmail.com