16 Tahun Luput dari Perhatian, Kondisi SDN 11 Tongkuno Muna Nyaris Roboh

710
16 Tahun Luput dari Perhatian, Kondisi SDN 11 Tongkuno Muna Nyaris Roboh
RUSAK BERAT - Kondisi bangunan SDN 11 Tongkuno yang sudah rusak berat. (Nasrudin/ZONASULTRA.COM)

ZONASULTRA.COM, RAHA – Ratusan siswa yang mengenyam pendidikan di SD Negeri 11 Tongkuno Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) bak terasingkan. Puluhan tahun sekolah mereka tak pernah tersentuh pembangunan.

Gedung sekolah yang berada di kampung lama itu belum pernah diperbaiki sejak 2003. Hal ini membuat para siswa menerima pelajaran seolah menantang bahaya karena rangka atap kelas nyaris roboh.

Kepala SDN 11 Tongkuno, Laode Nihu mengaku prihatin dengan kondisi sekolah yang dipimpinnya tersebut. Pasalnya, sudah 16 tahun bangunan yang memiliki empat ruang belajar itu tak pernah diperbaiki.

“Ada empat kelas yang rusak berat karena rangka atapnya sudah lapuk dan tinggal tunggu roboh saja. Dari 2003 belum diperbaiki,” terang Laode Nihu saat dihubungi, Kamis (15/8/2019).

Baca Juga : Memprihatinkan, Sekolah Dasar di Bombana Hanya Miliki Satu Ruangan

Nihu kadang merasa was-was jika angin kencang melanda wilayah tersebut. Bangunan yang memiliki panjang sekitar 30 meter itu sangat berbahaya.

Kata dia, ruangan kelas yang layak pakai saat ini tersisa dua kelas. Jika cuaca buruk para siswa terpaksa diungsikan.

“Kalau kencang angin siswa kita suruh mengungsi di ruangan sebelah karena jangan sampai tiba-tiba roboh. Kadang anak-anak langsung bubar lari ke luar ruangan,” jelasnya.

BACA JUGA :  Hakim Perempuan di PN Andoolo Ungkap Keresahan, dari Minim Fasilitas hingga Rentan Intervensi

Ia menceritakan, gedung sekolah yang berdiri sejak 1983 tersebut terlihat kumuh, plafonnya banyak bolong, lantainya yang semula dari semen kini menyatu dengan tanah merah.

16 Tahun Luput dari Perhatian, Kondisi SDN 11 Tongkuno Muna Nyaris Roboh

“Itu rangka atapnya kadang kita ikat pakai tali untuk bisa digunakan sementara,” timpalnya.

Nihu sebenarnya tak tinggal diam dengan kondisi sekolah yang memiliki 95 siswa dan sembilan guru itu. Ia bahkan sering bolak-balik mengeluh ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Muna.

Baca Juga : 44 Sekolah di Konawe Terima Bantuan Pembangunan Gedung

“Sudah pernah ditinjau, 2016 lalu mau dibangun tapi cuma dijanji. Katanya, baru mau diusulkan lagi 2020 nanti,” keluhnya.

La Ode Nihu juga banyak menerima keluhan dari orang tua siswa agar bangunan sekolah tersebut dirobohkan saja.

“Banyak yang minta dibongkar saja. Tapi kalau mau dirobohkan 95 siswa mau belajar di mana. Apalagi hanya dua kelas yang bagus,” kata Nihu.

Nihu menyebut animo masyarakat sekitar menyekolahkan anak-anak mereka cukup tinggi, mengingat keberadaan sekolah di wilayah tersebut sangat berjauhan.

“Di sini anak-anaknya semua sekolah, karena di kampung lama ini sangat jarang bangunan sekolah. Kalaupun ada jaraknya puluhan kilometer,” terangnya.

Dewan Tak Tahu Kondisi SDN 11 Tongkuno

Keberadaan sekolah berstatus negeri ini bak ditelan bumi. Bahkan legislator yang duduk di kursi empuk pun tak mengetahui jelas keberadaannya.

BACA JUGA :  Disabilitas Netra dan Pemilu: Antara Keinginan dan Keraguan Memilih

Hal itu diakui Ketua Komisi III DPRD Muna, Awaluddin. Menurutnya, pihaknya juga baru mengetahui kondisi SDN 11 Tongkuno tersebut.

“Saya juga baru tahu ada sekolah sudah 16 tahun belum tersentuh pembangunan. Tapi seharusnya itu sudah tertuang dalam daftar pokok pendidikan (Dapodik). Seharusnya diknas mendata sekolah-sekolah yang sudah tidak layak digunakan,” tegasnya.

Pihaknya berencana bakal memanggil diknas untuk menjelaskan perihal perannya terhadap kondisi sekolah yang tersebar di pelosok Muna.

Baca Juga : Hujan Deras Sekolah Dasar di Bombana Terendam Banjir

“Kita akan panggil diknas. Apa alasannya kenapa selama 16 tahun tidak pernah diperbaiki. Data dapodik sekolah kan sudah ada. Lalu kerusakan itu, apakah baru diketahui tahun ini atau sudah sejak lama,” ungkapnya.

Selain itu, kata politisi PAN ini, untuk menggelontorkan anggaran pembangunan sekolah pada APBD perubahan kemungkinannya sangat kecil.

“Kalau dianggarkan di APBD perubahan agak sulit karena waktunya mepet. Kemungkinan semua program pembangunan RKB melalui dana DAK,” kata dia. (SF/*)

 


Kontributor: Nasrudin
Editor: Jumriati

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini