ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI asal Sulawesi Tenggara (Sultra) menilai rencana pemerintah memindahkan ibukota negara ke luar Pulau Jawa tidak sejalan dengan kemajuan teknologi. Amirul berpendapat dengan kemajuan teknologi dan penerapan e-goverment, perpindahan ibu kota negara menjadi tidak relevan.
Anggota Komisi XI DPR RI ini mengatakan, dengan kemajuan teknologi yang serba digital, masyarakat tidak banyak bergerak dalam melakukan berbagai kegiatan. Baik itu kegiatan pemerintahan, ekonomi, maupun kegiatan sosial.
“Komunikasi kan sudah bisa dibangun melalui teknologi. Tidak perlu secara fisik orang ketemu, saya kira 10 tahun mendatang kita akan melihat dunia ini semakin dekat,” kata Amirul Tamim saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan, Kamis (30/5/2019).
Orientasi manusia ke depan adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk tujuan pariwisata. Oleh sebab itu, Amirul berpendapat bukan saatnya memikirkan pindah ibu kota lagi, melainkan bagaimana menyiapkan wilayah Indonesia yang begitu indah sebagai tempat wisata yang menarik perhatian dunia.
(Baca Juga : Kemendagri: Pemindahan Ibu Kota Butuh Regulasi yang Kuat)
“Saya kira lebih baik kita berorientasi agar masyarakat dunia itu bergeraknya menuju ke tempat kita. Sehingga yang perlu dilakukan dalam 5 tahun ke depan adalah membangun daerah-daerah yang masih tertinggal, khususnya di luar Jawa,” ungkapnya.
Sampai saat ini masih banyak daerah tertinggal di Indonesia yang membutuhkan pembangunan oleh pemerintah. Dibanding meributkan soal pemindahan ibu kota negara, lebih efektif menengok daerah tertinggal yang punya potensi besar.
Seperti wilayah Sultra yang berada di kanan Pulau Sulawesi dan berbatasan langsung dengan timur Indonesia. Dalam peradaban masa lalu Timur Indonesia, terutama Maluku sempat menjadi orientasi dunia Eropa dengan rempah-rempahnya.
(Baca Juga : Ibu Kota Pindah, Jakarta Bisa Jadi Hongkong-nya Indonesia)
“Mari kita siapkan kawasan Timur Indonesia itu. Serta Sultra sendiri apakah masih ideal dengan satu provinsi, tapi kalau kita lihat sebaiknya harus segera dijadikan dua provinsi,” tandas mantan Wali Kota Baubau dua periode ini.
Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo memutuskan memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencana Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah menyelesaikan kajian untuk melakukan pemindahan ibu kota negara ke luar pulau Jawa.
Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengestimasi pembangunan ibu kota baru akan membutuhkan anggaran sekitar Rp466 triliun. (b)
