Bawaslu Sultra Tetap Siapkan Panwaslu Pilkada di 3 DOB

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sultra Hamiruddin Udu mengatakan belum ada instruksi dari Bawaslu RI yang menyampaikan bahwa 3 DOB itu tidak ikut. Sampai saat ini Bawaslu masih berpegang poda surat Kemendagri yang memerintahkan Pilkada di 3 DOB itu sesuai revisi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Mengenai Persiapan Bawaslu, sampai saat ini sudah terbentuk Panitia Pengawas Pilkada (Panwas) di 3 DOB itu. Persiapan ini menurut Hamiruddin, untuk mencegah apabila ketiga DOB itu benar-benar melaksanakan Pilkada karena meskipun 3 DOB itu tidak menganggarkan maka pergeseran anggaran bisa dilakukan dan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa mendukung terlaksananya Pilkada.

Polemik awal dalam pelaksanaan Pilkada 3 DOB itu karena Pejabat (Pj) bupati setempat berpegang pada Undang-Undang pemekaran yang menyatakan paling lambat 2 tahun setelah mekar untuk menggelar Pilkada sehingga tidak dianggarkan. Hal ini terpatahkan dengan adanya revisi UU Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang mestinya menjadi acuan.

“Diaturan itu dikatakan bahwa daerah yang akhir masa jabatannya 2015 dan disemester awal 2016, itu Pilkadanya di 2015. Inilah sebenarnya yang menyebabkan perbedaan persepsi karena ada yang mengacu pada UU pemekaran dan ada yang mengacu pada UU pemilihan gubernur walikota dan bupati,” kata Hamirudidin di Kendari, Rabu (1/4/2015).

Bawaslu Sultra saat ini menunggu arahan dari pemerintah, namun untuk sementara masih mengikut surat Kemendagri yang memasukan 3 DOB itu dalam Pilkada Desember 2015. Untuk persiapan Pilkada 3 DOB itu pada Sabtu pekan ini, pejabat bupati 3 DOB itu dijadwalkan bertemu Bawaslu bersama gubernur, para kepala-kepala daerah dan ketua DPRD untuk membahas prosesi Pilkada, masalah anggaran, dan persiapan Pilkada serentak Desember 2015. (Taslim)