ZONASULTRA.COM, BURANGA– Jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada), Ketua KPU Kabupaten Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara (Sultra), Suhuzu menegaskan bakal memberikan sanksi pemecatan bagi bawahannya yang tidak profesional dalam menjalankan tugas.
Zuhuzu menerangkan, jajaran KPU selaku pihak penyelenggara pilkada di tingkat kecamatan dan desa yaitu PPK, PPS dan KPPS selalu dituntut untuk mengedepankan tugas yang diberikan. Dalam artian, tidak diperkenankan berafiliasi dengan pasangan calon (Paslon) kepala daerah maupun masuk dalam susunan daftar tim.
“Kalau kita temukan, baik PPK, PPS, dan KPPS bermain-main, saya langsung pecat,” tegas Suhuzu, Jumat (6/11/2015), saat ditemui pasca acara bimbingat teknis (Bimtek) pemungutan suara yang diikuti seluruh anggota PPK, PPS, serta KPPS se-Butur
Baginya, tidak ada alasan untuk tidak memberikan sanksi berat bagi pihak penyelenggara tersebut bila tidak benar dalam bekerja. Olehnya motto independensi harus terus menjadi peganga.
“Kalau ada laporan dari masyarakat maka tidak ada alasan untuk tidak memprosesnya. Makanya bagi masyarakat yang melihat petugas kami di lapangan bermain-main laporkan, tentunya disertai dengan bukti,” pungkasnya.
Namun sejauh ini aku Suhuzu, belum ada laporan dari masyarakat terkait kinerja para PPK, PPS dan KPPS. Diapun melihat, profesionalitas dari petugas lapangannya itu hingga saat ini masih terjaga.
Hal itu menurutnya tidak terlepas dari peran dari pihaknya sendiri, yang selama ini juga sering memberikan arahan dan selalu mengingatkan untuk kerja secara profesional dan tetap netral.
