ZONASULTRA.COM, RUMBIA – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), Hasdin Ratta menekankan penerapan sebuah aplikasi yang dirancang untuk mewujudkan tranparansi keuangan di desa.
Aplikasi itu disebut Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes) vesri 2.0, yang terbaru. Aplikasi itu didesain menyempurnakan aplikasi sebelumnya yakni Siskeudes versi 1.2.
Hasdin menjelaskan bahwa aplikasi itu dapat menutup peluang korupsi di desa. Pasalnya, semua jenis pengelolaan, penataan, pelaksanaan akan dimasukkan dalam aplikasi itu. Segala bentuk pelaporan kegiatan di desa akan tersalurkan melalui tautan yang nantinya akan disandingkan dengan website Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana.
“Aplikasi Siskeudes versi 2.0 merupakan alat bantu yang diperuntukan untuk pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara komputerisasi,” ungkap Hasdin Ratta di ruangannya, Rabu (6/2/2019).
Aplikasi itu sesuai dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan diterjemahkan dalam peraturan Bupati Bombana nomor 60 tahun 2018.
Aplikasi Siskeudes versi 2.0 itu mulai diterapkan di daerah itu pada Januari 2019. Aplikasi yang ditelorkan pemerintah pusat melalui Kemendagri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI itu telah diajarkan ke seluruh aparat desa se-Kabupaten Bombana pada Desember 2018. Bahkan kata dia, Bombana merupakan daerah pertama di Sultra yang mulai menerapkan aplikasi itu.
” Dalam pelatihan Siskeudes 2.0 ini, mereka tidak kaget lagi dalam proses pelatihan, tinggal menyesuaikan. Intinya, bagaimana kedepannya pemerintah desa mampu mengelola anggaran secara transparan serta kegiatan pembangunan desa sesuai dengan peruntukkannya,” tutur Hasdin.
Lanjut dia, dengan adanya aplikasi itu tidak menyulitkan semua kalangan ketika ingin mencari tahu program desa. Sebanyak 121 desa di Bombana ditekankan memahami dan menggunakan aplikasi itu. Masyarakat pun bisa dengan mudahnya membuka profil desa, pengguanaan anggaran apakah sesuai spesifikasi atau malah meleset dari juknis yang ada.
Hasdin menjelaskan, ada beberapa manfaat atas penggunaan aplikasi Siskeudes versi 2.0, di antaranya yakni menuntut para operator aplikasi keuangan desa untuk meningkatkan kemampuannya. Kedua, aplikasi Siskeudes memudahkan tata kelola keuangan desa.
“Kami berharap dengan adanya aplikasi ini bisa menutup peluamg desa dalam menyalahgunakan anggaran,” tutupya. (B)
