Dirjen Bina Keuangan Daerah: Internet di Mubar Sangat Buruk

82 Persen Daerah di Sultra Masih Ketergantungan Dana Transfer Pusat
KONFERENSI PERS - Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri Syarifuddin Udu didampingi Wabup Muna Barat, Achmad Lamani menggelar konferensi pers usai mengeglar rapat dengan SKPD dan perwakilan kementerian dalam rangka harmonisasi arah kebijakan pemerintah dalam membangun Mubar terkait DAK tahun 2019, Selasa (17/4/2018). (Loade Pialo/ZONASULTRA.COM)

ZONASULTRA.COM, LAWORO – Direktur Jendral (Dirjen) Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Syarifuddin Udu, mengeluhkan jaringan internet yang ada di Kabupaten Muna Barat (Mubar). Kata dia, jaringan internet di Mubar sangat buruk sehingga dapat mempengaruhi proses pembangunan yang telah direncanakan.

“Pada era digital ini, jaringan internet sangat diperlukan untuk kemajuan daerah. Sebab internet bagi pemerintah daerah merupakan kebutuhan mendasar. Relasi hubungan untuk program pembangunan dewasa ini semua lewat internet, baik itu koneksi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi”, ujarnya saat melakukan rapat terbatas dengan beberapa kepala SKPD terkait Harmonisasi arah kebijakan pemerintah dalam membangun Mubar berkaitan dengan kebijakan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2019 di ruang Rapat kantor Bupati Mubar, Selasa(17/4/2018).di

Ia menyarankan kepada Pemda Mubar agar segera memprogramkan layanan internet, baik itu bekerja sama dengan pihak Telkomsel atau lembaga yang membidangi hal tersebut.

“Ini penting untuk segera diadakan, demi menunjang proses pembangunan di Mubar”,katanya.

Keluhan serupa disampaikan perwakilan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), Ariawan Sutiarso Poetra. Menurut dia, layanan internet yang buruk sangat mempengaruhi kemajuan sebuah daerah. Sebab, saat ini jaringan internet menjadi faktor utama untuk mendorong terwujudnya daerah yang maju.

“Apalagi terkait pengembangan pariwisata. Layanan internet punya daya tarik tersendiri bagi wisatawan.Misalnya, di tempat penginapan harus disediakan Wiffi karena itu bagian dari kebutuhan utama. Sama halnya juga dengan penggunaan aplikasi Krisna, itu juga butuh layanan internet yang memadai”,terangnya.

Menanggapi hal tersebut Wakil Bupati Mubar, Achmad Lamani mengatakan, apa yang disampaikan Dirjen Bina Keuangan Daerah dan Bappenas merupakan kenyataan yang perlu diperbaiki. Lanjutnya, layanan internet memang sangat dibutuhkan apa lagi di era globalisasi yang diperhadapkan dengan proses kemajuan teknologi, tentunya ini menjadi prioritas dan segera dilakukan.

“Masukan dari pak Dirjen Bina Keuangan Daerah kita akan tindaklanjuti. Karena itu kebutuhan utama untuk pembangunan di Mubar, apa lagi sekarang kita menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer bagi siswa SMP, tentunya salah satu kebutuhan dasar adalah ketersediaan jaringan internet,” pungkasnya. (B)

 


Reporter : Laode Pialo
Editor : Kiki
loading...

Komentar

Please enter your comment!
Masukkan Nama *Wajib