ZONASULTRA.COM, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi menegaskan agar perusahaan tambang yang beroperasi di Morosi, kabupaten Konawe, PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) benar-benar serius dengan rencana pembangunan politeknik.
Ia juga meminta agar perusahaan tambang tersebut senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan tidak hanya ke pemerintah pusat.
Hal itu diungkapkan Gubernur Ali Mazi saat memimpin rapat koordinasi (rakor) persiapan pembangunan Politeknik PT VDNI perusahaan tambang di Konawe. Rakor ini digelar di Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (3 Februari 2021) yang digelar secara virtual bersama dengan sejumlah kementerian terkait.
“ Saya harap, setiap dua minggu sekali saya memperoleh laporan tentang perkembangannya. Sehingga jika ada kendala, pemerintah daerah bisa turut membantu mengatasinya,” kata Ali Mazi, Rabu (3/2/2021).
Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek, dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Safri Burhanuddin hadir langsung di Rujab Gubernur Sultra. Sementara peserta dari kementerian terkait lainnya mengikuti secara virtual.
Sekretaris Daerah Provinsi Nur Endang Abbas, sejumlah kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Ferdinand Sapan, perwakilan perguruan tinggi, serta pimpinan PT. VDNI menjadi peserta rapat.
Direktur PT. VDNI, Wisma Baruna menyampaikan sejauh ini pihaknya telah menggarap rencana pembangunan politeknik ini dengan intens. Desain teknik, pemilihan kontraktor, hingga pemilihan lahan lokasi kampus sudah dilakukan.
Menurut dia, kampus politeknik itu akan dibangun di dalam kompleks industri. Salah satu pertimbangannya, karena sekolah ini lebih mengedepankan praktek sehingga akan lebih mudah jika gedung kampus dbangun dalam kompleks industri agar lebih memudahkan proses belajar mengajar.
Terkait urusan perizinan, Wisma menyampaikan bahwa semuanya dilakukan secara online. Pihaknya telah mempersiapkan segala kebutuhan untuk izin online tersebut. Rencananya, Februari-Maret ini berkas-berkasnya akan dimasukkan semua.
Dijelaskan, untuk menaungi politeknik tersebut, dibentuk yayasan di mana Gubernur Sultra ditunjuk sebagai pengawas.
Sekda Konawe Ferdinand Sapan menyatakan, regulasi yang mengatur tata ruang mengandung aturan mengenai pidana sehingga aspek tata ruang benar-benar menjadi pertimbangan. Dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek, bukan hanya substansi kepentingan perusahaan semata tapi juga regulasi lain yang berlaku.
“ Pembangunan politeknik bukan hanya sekadar untuk menciptakan pekerja di Virtue (PT. VDNI). Tapi pada konteks yang lebih luas lagi. Kita harus berpikir lebih luas, bukan cuma lima tahun. Kita tidak tahu bagaimana Virtue di masa-masa mendatang,” kata dia.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur mengungkapkan, tujuan utama dari pembangunan politeknik tersebut adalah bagaimana SDM di Sultra dapat berkembang dan cerdas. Jika pemerintah pusat setuju pembangunannya di dalam kompleks industri, berarti tidak ada masalah.
“ Bagaimana mahasiswa itu aman dan nyaman dalam belajar. Kebersihan dan keamanan terjaga. Jadi, amdalnya penting diperhatikan,” tegas Gubernur. (b)
Penulis : M11
Editor : Kiki
