“Pemerintah hadir untuk melayani, setiap kebijakan yang bertujuan untuk masyarakat harus dikaji kembali apakah baik untuk masyarakat atau sebaliknya,” kata Wali Kota Kendari, Asrun saat ditemui di ru
“Pemerintah hadir untuk melayani, setiap kebijakan yang bertujuan untuk masyarakat harus dikaji kembali apakah baik untuk masyarakat atau sebaliknya,” kata Wali Kota Kendari, Asrun saat ditemui di ruangan kerjanya, Senin (9/2/2015).
Menurut Asrun, dana PBB yang masuk ke kas daerah sejatinya merupakan amunisi bagi pemerintah daerah untuk membangun fasilitas dan kebutuhan masyarakat.
Diakuinya, masyarakat secara ekonomi akan sangat terbantu dengan wacana kebijakan pemerintah pusat tersebut, namun dampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan hilang serta fasilitas publik juga akan berkurang.
Seperti ramai diberitakan, pemerintah pusat melalui Kementeria Agraria akan menghapus PBB dan NJOP karena dinilai memberatkan masyarakat.(Randy)
