Kapolres Bombana Ajak Caleg Jadi Pionir Pemilu Damai

ZONASULTRA.COM, RUMBIA – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) AKBP Andi Adnan Syafruddin mengajak seluruh calon legislatif (caleg) di daerah itu menjadi pionir pemilu 2019 yang damai dan kondusif. Caleg diminta lebih cerdas dalam berpolitik, tidak menimbulkan konflik sosial, dan menghargai perbedaan.

“Kami sangat mengharapkan sinergitas yang baik dari teman-teman caleg, bantu kami mewujudkan pemilu yang aman dengan mengikuti mekanisme sesuai tahapan,” kata Andi Adnan dalam pertemuan seluruh kontestan pemilu, unsur pimpinan daerah, KPU dan Bawaslu, di aula rekonfu Mako Polres Bombana, Rabu (20/3/2019).

Puluhan caleg yang hadir dalam pertemuan itu diajak menghindari upaya pencarian suara melalui politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan), termasuk politik uang. Sebab, upaya seperti itu kerap menimbulkan kegaduhan hingga merusak integritas bangsa.

Tak hanya menjurus pada kontestan pemilu, Kapolres pun meminta seluruh penyelenggara mampu bekerja profesional dan mengedepankan integritas hingga dipercaya di masyarakat.

(Baca Juga : Kapolres Bombana Minta Peredaran Miras di Polbar Berkurang)

Penyelenggara juga dituntut tegas menjalankan semua tahapan sesuai regulasi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), utamanya pihak Bawaslu yang diberi tugas menindak pelanggar pidana pemilu melalui sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu).

“Dua momen pemilihan yang lalu di daerah ini kerap terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU), dan itu salah satunya merupakan kelalaian pihak penyelenggara, sehingga timbul opini bahwa penyelenggara kurang profesional. Jadi yang kita harapkan adalah jangan nanti terjadi baru semua dicegah, tapi cegah dulu sebelum terjadi PSU,” ungkapnya.

Kapolres menambahkan, pihaknya punya strategi khusus dalam upaya penanganan pemilu tahun 2019. Salah satunya melalui upaya pencegahan dini konflik sosial melalui sosialisasi dengan mencerahkan atas maraknya isu yang berbau ujaran kebencian, berita bohong (hoaks), hingga pemantauan rawan konflik di beberapa wilayah di daerah ini.

“Pengamanan pemilu tentunya tak akan mampu kami lakukan sendiri, tetapi sinergitas seluruh elemen di daerah ini. Personel kami pun tak bakalan cukup untuk proses pengamanan di setiap TPS nantinya, dan kami butuh dua per tiga kekuatan melalui bantuan kendali operasi (BKO) dari Polda Sultra,” pungkasnya. (b)