ZONASULTRA.COM, KOLAKA– Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kolaka, Karimudin mengatakan, dirinya mulai menelesuri dugaan permainan anggaran dana desa (ADD) di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Kolaka.
Menurut Karimudin, sejumlah informasi yang dia peroleh, dugaan penyelewengan itu terjadi ketika salah seorang oknum BPMPD Kolaka melakukan pungutan dana desa sebesar Rp.15 juta per desa kepada 75 orang kepala desa di Kolaka.
“Informasinya, dana itu disetor langsung oleh kepala desa ke BPMPD dengan rincian, Rp.10 juta untuk anggaran pengadaan laptop serta bimbingan tekhnis (bintek), serta Rp.5 juta sisanya digunakan untuk pembuatan profile desa,” kata Karimudin, di ruang kerjanya, Kamis (5/11/2015).
Atas informasi itu, Karimudin langsung menurunkan stafnya untuk menelusuri kebenarannya. Selain itu, Karimuddin juga mengaku telah memanggil salah seorang pejabat di BPMPD Kolaka yang diduga mengetahui aliran dana tersebut.
“Kita sudah turunkan tim untuk telusuri masalah itu. Tadi juga, kita sudah panggil pejabat di BPMPD. Nanti kita akan komparasikan hasil temuan tim itu dengan aturan yang ada,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPMPD Kolaka, Akbar mengakui ada setoran tiap kepala desa sebesar Rp.10 juta per desa yang bersumber dari ADD tahun 2015. Setoran itu dilakukan oleh masing-masing kepala desa dan difasilitasi oleh BPMD Kolaka.
“Dana Rp.10 juta itu digunakan untuk melakukan bintek untuk 2 orang staf masing-masing desa serta pengadaan satu buah laptop lengkap dengan perangkatnya,” kata Akbar, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (4/11/2015) kemarin.
Akan tetapi Akbar membantah kalau pihaknya mengumpulkan ADD sebesar Rp.5 juta untuk pembuatan profile desa. Karena pembuatan profile desa itu tidak dipungut biaya sama sekali.
“Tidak ada biaya pembuatan profile desa. Karena kita sudah siapkan blanko profile desa di BPMPD untuk diisi oleh semua kepala desa. Jadi tidak betul kalau ada pungutan seperti itu,” katanya.
