Surat balasan dari kubu Ical diperlukan oleh Agung untuk melengkapi susunan kepengurusan baru dalam DPP agar mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian hukum dan HAM. Rencananya, DPP Partai Golkar
Surat balasan dari kubu Ical diperlukan oleh Agung untuk melengkapi susunan kepengurusan baru dalam DPP agar mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian hukum dan HAM. Rencananya, DPP Partai Golkar pimpinan Agung akan menyerahkan susunan kepengurusan lengkapnya kepada notaris pada hari Senin (16/3/2015) besok.
“Kita sudah surati kubu Aburizal untuk memberikan data kadernya maksimal hari ini (Sabtu, 14 Maret 2015). Batas hari ini karena Senin (16/3/2015) akan kita ajukan susunan pengurus ke notaris sebelum ke kemenkumham,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai seperti dikutip dari CNN Indonesia, Minggu (15/3/2015).
Sesuai putusan sidang Mahkamah Partai Golkar beberapa waktu lalu, Agung telah ditunjuk untuk menjadi pemimpin dalam mengkonsolidasi dan mengatur Partai Golkar hingga musyawarah nasional partai kembali digelar 2016 mendatang.
Dalam menyusun kepengurusannya, Agung diperintahkan untuk mengakomodir kader-kader Partai Golkar yang berada di bawah koordinasi Aburizal. Pihak Agung pun telah melayangkan surat pemberitahuan kepada kemenkumham terkait hasil persidangan mahkamah partai yang telah dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
Merespons laporan tersebut, kemenkumham langsung memberikan balasan dan meminta Agung untuk melengkapi berkas serta susunan kepengurusan secepat mungkin sesuai dengan putusan sidang mahkamah partai sebelumnya.
Rencananya, setelah mengajukan susunan kepengurusan ke notaris pada Senin (16/3/2015) besok, DPP Partai Golkar pimpinan Agung akan segera menyampaikan daftar pengurus baru ke kemenkumham. Jika telah mendapatkan SK dari kemenkumham nantinya, maka DPP Partai Golkar pimpinan Agung berhak mengikuti pilkada serentak 2015, merombak alat kelengkapan dewan di DPR, bahkan menentukan langkah politik Partai Golkar ke depannya.(*/)
