ZONASULTRA.COM, KENDARI – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Kendari, Ishak Ismail mengingatkan anggota DPRD Kendari dari fraksi PDIP untuk menghindari politik uang dalam pemilihan Wakil Wali Kota Kendari.
“Saya sudah sampaikan ke mereka jangan ada transaksional. Kalau terbukti saya tidak segan PAW, serius itu kita akan lakukan. Karena DPP sudah peringatkan kita jangan ada seperti itu,” ungkap Ishak saat ditemui di kediamannya, Jumat (27/12/2019).
Belum lagi tim supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan peringatan kepada pemerintah dan DPRD Kota Kendari untuk menghindari praktek transaksional dalam pemilihan Wakil Wali Kota Kendari.
Selain itu, hal ini dilakukan demi menjaga nama baik PDIP di Sulawesi Tenggara (Sultra). Namun menurutnya empat kader PDIP yang saat ini duduk di kursi legislatif memiliki integritas yang tinggi untuk bekerja secara profesional.
Ishak juga menjelaskan perihal arah dukungan fraksi PDIP untuk wakil wali kota merupakan hak dari setiap anggota DPRD, dan kecil kemungkinan ada intervensi dari partai. Bahkan sampai saat ini ia mengaku belum ada pembicaraan khusus di tingkat DPC atau DPD PDIP.
“Ini kan sistem one man one vote, satu orang satu suara jadi kalau partai mau intervensi saya pikir tidak, lain halnya dengan rekomendasi untuk mendapatkan pintu saat maju pilkada itu lain,” ujarnya.
Dirinya menyarankan kepada calon wakil wali kota Adi Jaya Putra (AJP), Siska Karina Imran dan Rahman Tawulo untuk melakukan komunikasi politik yang baik dengan semua fraksi di DPRD, termasuk dengan kader PDIP.
Kepada kadernya Ishak mengimbau agar mereka menentukan pilihannya dengan melihat visi misi setiap calon.
Pasalnya, bukan persoalan siapa yang akan mendampingi Sulkarnain tapi lebih kepada bagaimana calon wakil wakil kota ini dapat membangun komunikasi dengan baik bersama DPRD dan Sulkarnain untuk menjalankan visi dan misi pemerintahan hingga 2022 mendatang.
Menurutnya, dalam sebuah organisasi, komunikasi dan koordinasi yang baik perlu dilakukan. Artinya, tidak mungkin dalam sebuah pemerintah ada dua kepemimpinan. Apabila terjadi maka rakyat yang akan menjadi korban.
“Mana mungkin kan ada dua matahari, saya pikir itu akan merugikan masyarakat,” katanya.
Ishak mengaku bahwa Siska dan AJP secara khusus juga sudah membangun komunikasi dengan dirinya mengenai hal tersebut. Hanya saja dirinya tidak dapat menjanjikan apapun. Sebab suara berada di tangan anggota legislatif.
Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya tiga nama yang berebut kursi wakil wali kota Kendari telah mencuat setelah DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merekomendasikan Adi Jaya Putra (AJP) beberapa waktu lalu.
AJP sendiri merupakan anak dari Bupati Konawe Selatan (Konsel) Surunuddin Dangga yang kemarin bertarung di Pilkada Kabupaten Konawe 2018.
Partai Amanat Nasional (PAN) tetap kekeh mendorong Siska Karina Imran yang tak lain adalah istri dari Adriatma Dwi Putra (ADP), mantan Wali Kota Kendari yang harus masuk bui karena kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Partai pengusung lain yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menyodorkan nama Rahman Tawulo lebih dulu.
Sulkarnain sendiri terhitung sudah 1 tahun 9 bulan menjalankan roda pemerintahan tanpa seorang wakil sejak dirinya resmi menjadi Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Kendari, usai menerima nota surat tugas dari Pj Gubernur Sultra saat itu, Teguh Setyabudi pada 2 Maret 2018. (b)
Reporter: Ilham Surahmin
Editor: Jumriati
