iklan zonasultra

iklan zonasultra

Penolakan Kader Tak Dipertimbangkan, Nurdin Halid Tegaskan Golkar Final Dukung Ali Mazi

Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid
Nurdin Halid

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar Sulawesi Tenggara (Sultra) dipastikan sudah final mengusung Ali Mazi dalam Pemilihan Gubernur 2018. Hal itu sudah menjadi keputusan resmi partai yang wajib ditaati.

Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid
Nurdin Halid

Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid menegaskan dengan keputusan partai itu maka tidak ada satupun kader yang boleh melakukan perlawanan. Terkait protes-protes penolakan kader melalui aksi demo dianggap hal biasa dalam era demokrasi sekarang ini.

“DPP tidak akan mempertimbangkan sama sekali (aksi penolakan Ali Mazi). Ketua Golkar Sultra Ridwan Bae mendukung, ikut dalam proses kok. Saya sebagai Ketua tim Pilkada dan Pak Ridwan Bae sebagai anggota tim Pilkada itu ikut rapat dan ikut menentukan,” Kata Nurdin di Hotel Clarion Kendari, Kamis (19/10/2017).

Ketika diputusakan dukungan, Ali Mazi awalnya diusulkan oleh Golkar Sultra. Kata Nurdin sebelum meneken Surat pencalonan Ali Mazi, dirinya terlebih dahulu memanggil Ridwan dan memberikan dukungan untuk Ali Mazi.

“Jadi omong kosong kalau dia (Ridwan) mengatakan ini tidak prosedural. Bilang aja omong kosong,” ujar Nurdin.

Soal surat rekomendasi pencalonan Ali Mazi memang sesuai mekanisme baru ditandatangani Nurdin Halid dan Sekjen Golkar Idrus Marham untuk keperluan mencari koalisi dan pasangan. Namun Nurdin mengingatkan jangan dianggap dukungan itu belum final.

(Berita Terkait : Ada Pembicaraan Antar DPP, Nasdem Berharap Golkar Jaga Komitmen Usung Ali Mazi-Lukman)

Tahap selanjutnya adalah Ali Mazi mengusulkan pasangan (Lukman Abunawas) dan partai koalisi (Nasdem) lalu diterbitkan SK usungan Golkar yang ditandatangani Ketua Umum Golkar Setya Novanto dan Idrus Marham. SK inilah yang bisa digunakan mendaftar di KPU.

Nurdin mengingatkan dirinya akan mengambil tindakan terhadap siapapun yang melawan DPP. Sanksi yang akan dikenakan bukan sekedar pergantian sebagai Ketua Golkar tapi pemecatan. Sanksi itu dimungkinkan bila terbukti melawan DPP. (B)

 

Reporter: Muhamad Taslim Dalma/Lukman Budianto
Editor :Tahir Ose

Komentar

Please enter your comment!
Masukkan Nama *Wajib