PELANTIKAN PPK PPS – Ketua KPU Bombana melantik 110 PPK dan 429 PPS dari semua kecamatan dan desa se-Kabupaten Bombana di Aula Kanto Bupati Bombana, Sabtu (11/11/2017). Dalam pelantikan itu, semua anggota PPK dan PPS diharapkan mampu bekerja lebih profesional demi kesuksesan pemilihan gubernur 2018 mendatang. (MUHAMMAD JAMIL/ZONASULTRA.COM)
ZONASULTRA.COM, RUMBIA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) Kasjumriati melantik panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan Suara (PPS) di aula kantor Bupati setempat, Sabtu (11/11/2017). Dalam pelantikan itu, semua anggota diharapkan mampu bekerja dengan jujur, adil, bersih dan amanah serta menghindari hal yang bakal menghambat kesuksesan Pilgub 2018 mendatang.
“Dalam pelantikan ini, ada 110 orang PPK dan 429 PPS dari seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Bombana. Berdasarkan hasil pendataan, ada 30 persen incumbant yang masih tetap bekerja sejak pilkada yang lalu, selebihnya itu adalah anggota yang baru,” terang Kasjumriati usai pelantikan.
Dia menegaskan, untuk menjaga integritas dalam penyelenggaran pemilu, semua anggota ditekankan agar tidak mengulangi kejanggalan seperti yang terjadi di moment pilkada yang lalu. Semua harus kuat fisik dan proaktif.
“Saya ingatkan kepada semua anggota, baik anggota KPU Bombana, PPK, dan PPS agar bisa menghindari tempat yang rawan terjadinya transaksi gelap seperti tempat hiburan malam (THM). Sebab, di tempat itu akan tercipta bisik-bisik tetangga, kalau ada yang ketahuan mengunjungi tempat-tempat seperti itu, maka semua akan tahu akibatnya,” tegasnya.
Kasjumriati juga menekankan pentingnya menjaga etika dalam betugas di lapangan. Ada tiga jenis tindakan yang akan dilakukan kepada anggota yang melanggar kode etik yaitu, pemberian surat teguran, surat menyurat secara administrasi dan surat keterangan pemberhentian.
Sementara itu, Ketua KPU Sultra diwakili Divisi Pemutahiran Data Andi Syahibuddin berharap kepada semua anggota KPU, PPK, dan PPS agar mampu bekerja lebih profesional.
“Tanpa PPK dan PPS, maka KPU tidak ada artinya, sehingga semua yang merasa dirinya penyelenggara harus tahu tugasnya. Kenapa ada pemilihan ulang karna ada yang keliru. Satu TPS saja yang melakukan kesalahan akan menunda terpilihnya calon gubernur, semua harus tahu itu,” kata Andi.
Sementara di Kabupaten Kolaka Utara, sebanyak 75 orang PPK dan 399 PPS juga resmi dilantik.
“Setelah pelantikan ini, saya berharap PPK dan PPS bisa menjaga integritas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya,” tegas Ketua KPU Kolut Asriadi Budiwan.
Asriadi mengingatkan semua penyelenggara agar berperan lebih aktif dan saling bekerja sama untuk menyukseskan Pilgub 2018 mendatang. (B)
Reporter : Muhammad Jamil dan Rusman
Editor : Jumriati
