ZONASULTRA.COM, KENDARI – Para anggota DPRD yang tergabung di Komisi IV DPRD Sultra terus memaksimalkan kinerja sejak dilantik Oktober 2016 lalu. Sejumlah tugas-tugas pokok komisi dilakukan dengan turun langsung ke lapangan, menerima aspirasi yang masuk di Sekretariat DPRD, dan cara-cara lainnya.
Ketua Komisi IV DPRD Sultra Yaudu Salam Ajo mengatakan, mitra kerja Komisi IV yakni instansi vertikal (pemerintah pusat) dan mitra langsung dengan pemerintah Provinsi Sultra terdapat 16 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD tersebut yakni Dinas Sosial Provinsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Provinsi, Rumah Sakit Jiwa, Disnakertrans, dan lainnya.
Fungsi DPRD yang pertama adalah menjalankan fungsi koordinasi untuk mengecek program yang sudah jalan atau belum jalan. Selain itu, koordinasi dalam penuyusan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dibahas setiap tahun.
“Fungsi kedua yang juga kita maksimalkan adalah fungsi pengawasan. Biasanya ini datang dari aspirasi masyarakat berkaitan dengan kinerja pemerintah. Misalnya masalah tenaga kerja asing, pengelolaan pendidikan yang sekarang itu sudah dipindahkan SMA, SMK, dan SMA Luar Biasa dari kabupaten ke provinsi,” kata Yaudu di ruang Komisi IV DPRD Sultra, Selasa (22/11/2016).
Komisi IV saat ini sedang mengawasi dan memastikan agar Dinas Sosial Sultra bisa menangani eks pengungsi Timur-Timur dan eks pengungsi Maluku-Maluku Utara. Kata Yaudu, masalah ini sudah lama bergulir dan sangat menguras waktu dan tenaga DPRD dalam memperjuangkan aspirasi para pengungsi tersebut.
Komisi IV Usulkan Raperda
Komisi IV DPRD juga mengusulkan rancangan peraturan daerah (Raperda), meskipun biasanya Raperda menjadi inisitif pemerintah daerah. Salah satu Raperda yang diusulkan adalah tentang penyelenggaran pendidikan di tingkat SMA/SMK agar bisa dioptimalkan dengan kepastian hukum yang jelas.
Kata Yaudu Komisi IV DPRD Sultra juga mengusulkan Raperda penanggulangan kemiskinan sebab data angka kemiskinan di Sultra masih cukup tinggi. Konsepnya awalnya sedang diusulkan di Badan Legislasi yang jika diterima dapat menjadi Perda Inisiatif DPRD Sultra pada 2017 mendatang.
Akhir-akhir ini Komisi IV juga fokus dengan Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO) yang sudah 2 tahun menerima siswa dan kini memiliki siswa 120 orang . Dari pemerintah pusat SKO tersebut diberikan beragam fasilitas agar bisa dioptimalkan di Sultra.
“Itu semua biaya operasional siswanya ditanggung pemerintah daerah. Kita minta ini supaya tidak ada lagi keluhan seperti kemarin ada keluhan soal biaya operasional mereka yang terlambat. Alhamdulillah kemarin kita mengundang Dinas Dikbud untuk menyelesaikan masalah tersebut supaya mereka (siswa) bisa belajar dengan baik,” ujar Yaudu, Legislator asal Partai keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Program Reses
Selama ini Komisi IV DPRD Sultra rutin mengikuti proram reses dengan kunjungan ke daerah pemilihan (Dapil) masing-masing melihat langsung permasalahan masyarakat. Setelah reses, setiap anggota komisi membuat laporan reses dan dikomunikasikan dengan pemerintah daerah atau SKPD yang menjadi mitra DPRD.
Yaudu mengungkapkan untuk di Dapilnya (Kepulauan Buton/Dapil V Sultra) ada beberapa permasalahan, salah satunya rusaknya infrastruktur jalan lingkar Sampolawa-Batauga-Bau Bau-Pasar Wajo. Jalan lingkar tersebut merupakan satu-satunya akses jalan yang menghubungkan tiga daerah yaitu Kota Bau Bau, Buton Selatan dan Kabupaten Buton.
Kondisi jalan tersebut tak teraspal sejak Indonesia merdeka dan saat ini warga protes dengan menanam pisang di tengah jalan. Bahkan di musim hujan jalan tersebut bagaikan kolam. Kata Yaudu, kondisi ini sangat mengganggu aktifitas masyarakat, terutama perekonomian.
Jalan tersebut mendapatkan penganggaran dari pemerintah provinsi nanti pada 2014 lalu dengan jumlah yang sedikit. Namun demikian hal itu dapat dimaklumi karena status jalan tersebut naik jadi jalan provinsi baru pada 2014 lalu karena pemekaran Buton Selatan dan Buton Tengah.
“Namun demikian kami selalu mengusulkan agar ini dapat menjadi perhatian selama 2 tahun ini. Mudah-mudahan dalam APBD 2017 bisa dinggarkan penuh. Tahun sebelumnya hanya Rp 2 miliar untuk jalan Sampolawa-Batauga, berarti hanya 2 KM padahal ada 25 KM panjang jalannya,” ungkap Yaudu.
Khusus jalan Sampolawa-Batauga tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat karena rusak parah. Kata Yaudu, butuh anggaran sekitar Rp. 25 miliar agar jalan tersebut benar-benar dapat teraspal secara penuh.
Belum lama ini, Komisi IV DPRD Sultra juga melakukan kunjungan ke beberapa sekolah SMA dan SMK yang harus mendapat perhatian serius dalam hal informasi dan teknologi (IT). Saat ini pemerintah pusat sedang mencanangkan sekolah percontohan untuk sekolah yang berbasis IT.
“Jadi kita minta juga pemerintah provinsi dalam hal ini dinas terkait supaya mulai memilih dan menetapkan sekaligus merencanakan penganggaran untuk sekolah-sekolah di tingkat kabupaten uang akan dijadikan pilot project sekolah berbasis IT,” kata Yaudu. (Adv)
