SALAH satu catatan heroik yang begitu melegenda dalam ingatan kolektif bangsa kita dalam mempertahankan kemerdekaan adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Ketika itu, Maret 1946, Sekutu mengultimatum agar Kota Bandung dikosongkan.
Angkatan bersenjata kita di Bandung bingung. Kala itu masih bernama Tentara Republik Indonesia (TRI). Jakarta memerintahkan agar ultimatum Sekutu dituruti. Tetapi markas TRI di Yogyakarta memerintahkan sebaliknya. Pertahankan Bandung, demikian instruksi dari Yogya.
TRI di Bandung memilih jalan tengah. Mereka menaati Jakarta, meninggalkan Paris van Java. Namun mereka tidak pergi begitu saja. Wilayah selatan kota itu dibakar. Fasilitas umum vital dibumihanguskan. Tujuannya satu, agar fasilitas itu tak dapat digunakan pihak Sekutu. Dalam lembaran buku sejarah, taktik ini dipopulerkan dengan nama politik bumi hangus.
Cara seperti ini bukan hal baru dalam dunia peperangan. Dalam berbagai literatur dan situs-situs sejarah, politik bumi hangus sering kita dapati di berbagai belahan bumi. Mulai dari niatnya agar obyek-obyek bumi hangus itu tidak bisa dimanfaatkan musuh, hingga motivasi paling jahiliyah seperti memusnahkan peradaban lawan.
Kota Baghdad tidak saja jatuh ke tangan balatentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan, saudara dari pemimpin Mongol termasyhur, Jenghis Khan. Kejatuhan Baghdad juga sekaligus menjadi runtuhnya Daulah Abbasiyah, salah satu kekhalifahan Islam berperadaban tinggi yang melanjutkan tradisi keilmuan Yunani dan Persia. Harun Al Rasyid, pemimpin Islam legendaris itu, merupakan bagian dari kekhalifahan ini.
Februari 1258, benteng Kota Baghdad rata dengan tanah. Istana, rumah, masjid, sekolah, perpustakaan luluh lantak. Ribuan buku dan dokumen-dokumen ilmu pengetahuan dilempar ke Sungai Tigris. Air sungai yang jernih berubah pekat karena lunturan tinta-tinta dari buku-buku itu.
Karya-karya terbaik ilmuwan seperti Ibnu Sina, Musa al-Khawarizmi, al-Fazari, Al-Farghani, hingga Ibnu Rusyd, lenyap dalam khazanah ilmu pengetahuian. Sebuah peradaban beserta simbol-simbolnya telah tamat.
***
Pilkada. Sebuah ajang peperangan baru di masa damai. Idealnya, sebuah pertempuran gagasan untuk menuju peradaban yang lebih baik. Mereka yang berkontestasi seharusnya anak-anak negeri terbaik. Harapannya, mereka yang menang menjadi pemimpin untuk semua.
Demokrasi tenyata kesulitan mengaturnya. Pemekaran wilayah yang berkonsekuensi pada pemilihan kepala daerah hanya melahirkan raja-raja baru. Alih-alih mendekatkan pelayanan bagi jelata. Sistemnya terus dikutak-katik hingga lahir ide tentang pilkada serentak.
Tahun 2015 lalu, tercatat 269 daerah yang terdiri atas 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten melaksanakan pilkada serentak. Pada 15 Februari 2017, teragendakan sebanyak 101 daerah, 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Betapa riuhnya.
Ada sebuah catatan penting terkait perilaku para kandidat, khususnya bagi mereka yang keluar sebagai pemenang. Kebanyakan mereka pembelajar sejarah yang baik, terutama menyangkut politik bumi hangus. Mereka mewarisi semangat revolusioner Bandung Lautan Api dengan visi yang mirip dengan Hulagu Khan.
Segera setelah pelantikannya, para pasangan kepala daerah ini beserta dengan tim suksesnya merapatkan barisan untuk melakukan pergantian gerbong “kabinet”. Pejabat yang mendukung akan dipertahankan atau dipromosikan. Sebaliknya, yang dianggap lawan akan dicopot dan nonjob.
Profesionalisme hanyalah pemanis bibir. Jargon “right man on the right place” hanya banyak ditemukan di naskah pidato. Hal yang lazim jika ada pejabat yang latar belakang pendidikan maupun jejak kariernya sama sekali tidak bersinggungan dengan jabatan baru yang dihadiahkan kepadanya.
Pada titik yang ekstrim, para kepala daerah (tentu dengan wakilnya), melakukan perombakan menyeluruh. Semua pejabat eselon dua masuk dalam gerbong mutasi. Timbangannya bukan soal kinerja dan prestasi. Tapi, “orangku” atau “orangnya”.
Di sinilah politik bumi hangusnya. Mereka yang cemerlang, berkinerja hebat, dan memiliki visi membangun yang brilian, terdepak karena tidak berada dalam gerbong yang sama ketika kompetisi sedang berlangsung.
Mereka lalu diganti dengan pejabat baru, dengan gagasan baru. Tentunya memulai lagi dari titik nol. Paling tidak, berusaha lebih dahulu mengenali lingkungan kerja barunya. Langkah pembangunan kembali mandeg. Bahasa optimisnya, melambat.
Praktek politik mereka seperti misi Hulagu Khan yang sekadar menghancurleburkan wilayah taklukan dan menghapus peradabannya. Orientasi kekuasaannya bukan untuk melestarikan peradaban dan kehidupan yang lebih baik.
Tidak mengherankan jika di masa pemerintahan sebelumnya, sebuah lokasi menjadi simbol gerak langkah pembangunan, tapi di pemerintahan sekarang hanya menjadi puing-puing yang berserakan.
Untung saja, kementerian pendayagunaan aparatur negara cukup tanggap dengan melarang mutasi pejabat setidaknya enam bulan pasca pilkada. Banyak yang kecele dengan kebijakan ini. Biasanya, para tim sukses yang paling grasa-grusu hendak melakukan pergantian.
Di sebuah kabupaten di Sulawesi Tenggara, pasca pilkada lalu, malah telah beredar tiga versi susunan “kabinet” kepala daerah terpilih. Semuanya pejabat baru. Semuanya disusun dari tiga faksi tim sukses. Menggelikan cerita mereka.
Ada ulasan menarik dari media online lokal di Makassar, rakyatku.com, edisi Senin (7 Maret 2016), tentang Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Judul lengkapnya “Pemerintahan Itu Bukan ‘Menghabisi’ Rival di Pilkada, Tapi…”
Mengutip informasi dari tulisan itu, setelah berhasil menumbangkan kandidat petahana, banyak yang memprediksi bahwa SYL akan melakukan politik bumi hangus. Mengganti seluruh kepala dinas yang tidak segerbong dengannya.
Ternyata yang dikhawatirkan banyak pihak tidak terjadi. SYL justru mempertahankan pejabat yang mau bekerja keras untuk rakyat dan bersedia mencapai target-target pembangunan yang dicanangkannya. Apa yang terjadi? Sulawesi Selatan meraih seratus lima puluh lebih penghargaan di hampir dua periode kepemimpinannya.
SYL mengibaratkan pemerintahan itu seperti mengendarai mobil. Harus berlari cepat. Sehingga, jika ada sopir diturunkan di tengah jalan dan diganti, itu membutuhkan waktu. Yang terpenting, menurut SYL, sopirnya harus fokus, bekerja keras, dan mengabdi untuk kepentingan rakyat.
Tulisan ini barangkali memiliki kesamaan idealisme dengan tulisan di rakyatku.com, hendak mendorong agar mutasi pejabat –pra dan pasca pilkada– yang dilandasi semangat balas dendam dan bagi-bagi jabatan adalah proses yang tak perlu hadir dalam dinamika pembangunan kehidupan kebangsaan kita. Itu destruktif. (***)
Penulis : Andi Syahrir
Alumni Pascasarjana UHO & Pemerhati Sosial
