Sebentar lagi pendaftaran CPNS dibuka. Semua pendaftaran online. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada lagi tumpukan orang yang sedang antri.
Di saat yang hampir bersamaan, pendaftaran calon legislatif (caleg) sedang berlangsung. Prosesnya, masih sama seperti jaman batu. Manual tingting. Seperti perjaka tingting. Belum ada yang berubah. Sejak Pemilu 1955, prosesnya manual.
Padahal, kalau mau praktis seperti spirit yang dibawa digitalisasi, apa sulitnya kalau pencalegan itu dibuat online saja. Para caleg ini tinggal baring-baring di rumah dan mengunggah berkasnya.
Demikian juga di pilkada. KPU cukup membuka pendaftaran online. Tidak perlu ada konvoi massa yang memacetkan jalan mengantar pasangan calon kepala daerahnya. Polisi tidak perlu repot melakukan pengawalan. Belum lagi para pengantar ini sok jago lalu berantem dengan pengguna jalan atau elemen masyarakat lainnya.
Teranyar, pendaftaran capres-cawapres. Sejak hari Sabtu, 4 Agustus, KPU resmi membuka pendaftaran. Ruang pendafaran dipersiapkan sedemikian rupa untuk menyambut capres-cawapres yang mendaftar.
Padahal, jika online, biaya persiapan ruang pendaftaran kan tidak perlu ada. Arak-arakan juga bisa terhindarkan. Tahu Jakarta kan, tidak ada konsentrasi massa saja macetnya minta ampun. Pasti bakal pengalihan jalan lagi kalau para capres-cawapres ini datang ke KPU.
Di negeri ini, kita boleh serba online. Tapi untuk urusan perhelatan politik, kita masih senang bergegap gempita di jalanan. Berkerumun. Arak-arakan. Rasanya, gimana gitu ketika kita menyaksikan banyak orang berkumpul.
Kita pura-pura tidak tahu, betapa besar biaya yang dapat dihemat andai penyelenggaraan kontestasi politik ini dibuat online. Termasuk biaya sosial. Termasuk biaya ekologis.
Barangkali memang sulit menghilangkan kerumuman di ruang publik dalam perhelatan politik. Karena darah feodal kita masih kental. Berbahagia ketika kerumunan itu meneriakkan nama kita dengan sanjungan berlipat. Itulah kenapa online tidak laku di sini.***
